Kepala KPPN Pacitan Ana Sariasih mengungkap bahwa untuk mendapatkan predikat tersebut harus melalui sejumlah tahapan. Diantaranya pencanangan zona integritas, pembangunan zona integritas, pengusulan, peninjauan ulang dari tim penilai nasional (TPN) serta penetapan unit kerja WBK maupaun WBBM. Pencanangan zona integritas menurutnya sudah dilakukan Bulan Februari 2019. Sementara syarat pengajuan predikat WBK wajib mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta nilai AKIP minimal CC bagi instansi pemerintah. Sedangkan predikat WBBM, sama dengan syarat pengajuan predikat WBK. ''Hanya saja wajib menerima opini WTP dari BPK minimal dua tahun berturut-turut, '' ungkapnya.
Untuk mendapatkan predikat WBK, harus setingkat eselon I sampai dengan III, memiliki peran dan penyelenggaran fungsi pelayanan strategis, melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Sementara untuk predikat WBBM, juga hampir sama. ''Hanya saja unit kerja tersebut sebelumnya sudah mendapatkan predikat WBK, '' tambahnya.
Untuk mewujudkan WBK maupun WBBM, perlu dilakukan sejumlah tindakan. Diantaranya manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya manajemen perubahan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja. ''Terutama terhadap pimpinan sebagai role model di instansi tersebut agar bisa menjadi contoh, '' bebernya.
Penataan tatalaksana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Penataan sistem manajemen SDM dengan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. Penguatan akuntabilitas untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penguatan pengawasan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sementara peningkatan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. ''Juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masayarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan pubik, '' imbuhnya.
Selain itu, Ana berharap pembangunan zona integritas bisa terwujud di Kota 1001 Goa. Pun berlanjut pada pemberian predikat WBK dan WBBM. Untuk itu, Ana mengharapkan dukungan dari setiap stakeholder KPPN Pacitan. ''Harapan ke depan, KPPN Pacitan bisa menyebarkan virus-virus WBK ini kepada instansi-instansi yang lain. Sehingga, dalam penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan di Pacitan lebih baik, '' pungkasnya.
